Sesuai Peraturan Menteri Sosial, penerima bantuan sosial ialah keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Jika ada perubahan usulan tentang calon penerima bantuan, Paulus melanjutkan kelurahan bisa segera mengusulkan melalui aplikasi SIKS-NG.
Baca Juga: 10 Gejala Depresi dan Cara Mencegah, Salah Satunya Kehilangan Minat!
“Terkait bantuan ini posisi kita lebih ke pasif karena kewenangan semuanya ada di pusat. Jadi ketika Rembug warga kemudian muncul perubahan usulan calon penerima bantuan sosial, bisa diajukan untuk masuk daftar DTKS melalui aplikasi SIKS-NG setiap tanggal 16 s.d 25 per bulannya. Selanjutnya bisa dicek lagi apakah daftar usulannya sudah masuk atau belum. Masing-masing kelurahan juga sudah diberikan akses dan bisa membuka aplikasi SIKS-NG jadi tidak harus ke Dinas Sosial,” ujarnya.
Untuk nilai bantuan sosial PKH, Paulus menjelaskan jumlahnya bervariasi sesuai dengan komponen yang ada, yakni jenjang pendidikan anak, lanjut usia, balita, dll.
“Kalau keluarga tersebut memiliki anak SD, SMP, SMA, atau komponen lain yakni lansia, ibu hamil maka jumlah bantuan bervariasi dan ini sudah kita sosialisasikan ke penerima bahwa maksimal anak yang ditanggung oleh PKH hanya dua. Sudah disimulasikan juga oleh teman-teman bahwa dalam satu KK maksimal ada 4 komponen itu, tidak bisa semuanya,” terangnya.
Baca Juga: 10 Faktor Risiko yang Dapat Memicu Depresi, Kenali dan Atasi!
Adapun Tata cara pengambilan bansos, dijelaskan Paulus akan disalurkan ke rekening KPM melalui ATM Bank Mandiri.
Pengambilan juga bisa dilakukan di kantor cabang dengan membawa kartu ATM KKS, fotocopy KK dan KTP.
“Penyaluran akan disampaikan melalui bank mandiri. Untuk masyarakat yang jauh dari ATM, Bank Mandiri akan memfasilitasi penyaluran bansos melalui mobil keliling dan akan dikoordinasikan dengan kelurahan. untuk yang 30 hari ternyata ada yang belum diambil atau belum memiliki rekening, maka penyalurannya akan dialihkan melalui Pos,” jelasnya.
